Tentang Depenas Dewan Pengupahan adalah suatu lembaga non struktural yang bersifat tripartit;


Dewan Pengupahan terdiri dari :


a) Dewan Pengupahan Nasional yang selanjutnya disebut Depenas;


b) Dewan Pengupahan Provinsi yang selanjutnya disebut Depeprov;


c) Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Depekab/Depeko.


Dewan Pengupahan terdiri dari :


a) Dewan Pengupahan Nasional yang selanjutnya disebut Depenas;


b) Dewan Pengupahan Provinsi yang selanjutnya disebut Depeprov;


c) Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Depekab/Depeko.


Tugas:


Depenas bertugas memberikan saran, dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan nasional. Dalam melaksanakan tugasnya, Depenas dapat bekerja sama baik dengan instansi Pemerintah maupun swasta dan pihak terkait lainnya jika dipandang perlu. Keanggotaan:


1. Keanggotaan Depenas, terdiri dari unsur Pemerintah, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Perguruan Tinggi, dan Pakar.


2. Keanggotaan Depenas dari unsur Pemerintah, Organisasi Pengusaha, dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan komposisi perbandingan 2:1:1.


3. Keanggotaan Depenas dari unsur Perguruan Tinggi dan Pakar jumlahnya disesuaikan menurut kebutuhan.


4. Keseluruhan anggota Depenas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berjumlah gasal.


5. Susunan keanggotaan Depenas terdiri dari : a) Ketua, merangkap sebagai anggota dari unsur Pemerintah; b) Wakil Ketua, sebanyak 2 (dua) orang merangkap sebagai anggota masing-masing dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Organisasi pengusaha; c) Sekretaris, merangkap sebagai anggota dari unsur Pemerintah yang mewakili instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan; d) Anggota. Kesekretariatan: 1. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, Depenas dibantu oleh Sekretariat. 2. Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh salah satu unit kerja yang dibentuk dan berada di lingkungan instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. 3. Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komisi : 1. Apabila dipandang perlu, Depenas dapat membentuk Komisi untuk melaksanakan tugas tertentu. 2. Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari Anggota Depenas. 3. Ketentuan mengenai susunan keanggotaan dan tata kerja Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Ketua Depenas.